Ketua Perwapus PSHT Jawa Tengah, AKBP (Purn) Sapto Yuhanis, S.H., M.H., bersama jajaran pengurus menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana pembentukan Menteri Kepolisian merupakan keputusan yang tepat dan bijaksana demi menjaga kesatuan komando di tubuh Polri.
Menurutnya, wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu bukan sekadar persoalan administratif atau penataan struktur kelembagaan, melainkan menyentuh aspek fundamental terkait garis komando, efektivitas pengendalian, serta potensi intervensi politik. “Ketika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka rantai komando akan menjadi berlapis. Situasi ini berisiko menimbulkan tarik-menarik kepentingan politik dan dapat mengikis netralitas aparat. Polri harus tetap kuat sebagai institusi negara, bukan alat kekuasaan,” tegas Kangmas Sapto.
Ia menambahkan, profesionalitas Polri selama ini dibangun melalui sistem komando yang jelas langsung di bawah Presiden, sehingga setiap kebijakan strategis dapat dijalankan secara cepat, terukur, dan bebas tekanan politik. “Marwah Polri harus dijaga. Independensi adalah kunci agar penegakan hukum berjalan adil dan objektif. Karena itu kami mendukung penuh sikap Kapolri menolak opsi kementerian,” lanjutnya.
Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, yang merespons wacana reposisi kelembagaan Polri, termasuk opsi pembentukan kementerian khusus. Kapolri mengungkapkan pernah mendapat tawaran personal untuk menjadi “menteri kepolisian”, namun ia menolaknya karena berpotensi menimbulkan “matahari kembar” dalam rantai komando. Bahkan, ia menyatakan lebih memilih “menjadi petani” daripada mengorbankan integritas institusi.
Dukungan juga disampaikan Anggota Dewan Pusat PSHT, Andreas Eka Sakti Yudiawan, S.E. Ia memandang stabilitas keamanan nasional membutuhkan institusi kepolisian yang berdiri netral dan tidak terikat kepentingan politik sektoral. “Polri adalah garda terdepan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Jika independensinya terganggu, maka kepercayaan publik juga bisa menurun. Oleh karena itu, kami sepakat Polri harus tetap langsung bertanggung jawab kepada Presiden,” Institusi apapun di NKRI belum ada yg sempurna tapi akan menuju Ke -kesempurnaan hal ini wajar dalam sebuah kehidupan, tapi kita tetap menuju perubahan yg baik dan benar, ujar Kangmas Andreas.
Sementara itu, Sekretaris Perwapus Jateng, Kangmas Wishnu Anggoro, S.Pd., M.Si., menekankan bahwa dari sudut pandang tata kelola organisasi, sistem komando tunggal jauh lebih efektif dibandingkan struktur birokrasi berlapis. “Secara manajerial, semakin pendek rantai komando maka semakin cepat respons kebijakan. Polri membutuhkan fleksibilitas dan ketegasan dalam mengambil tindakan, sehingga tidak tepat jika harus melalui mekanisme kementerian yang berpotensi memperlambat,” jelas Kangmas Wishnu.
Pendapat serupa diungkapkan Bendahara Perwapus Jateng, Mbakyu Fauzum Mahmudah. Ia menilai netralitas Polri memiliki dampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. “Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa aparat penegak hukum bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik. Ketika Polri tetap independen, kepercayaan publik akan semakin kuat,” tutur Mbakyu Fauzum.
Adapun Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) Perwapus Jateng, Kangmas Sulistiono, menegaskan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan, PSHT selalu mendukung stabilitas nasional dan supremasi hukum. “Kami di PSHT mengajarkan nilai persaudaraan, kedisiplinan, dan cinta tanah air. Stabilitas keamanan adalah fondasi pembangunan bangsa. Karena itu kami mendukung penuh Polri yang profesional, netral, dan tidak terseret kepentingan politik,” kata Kangmas Sulistiono.
Secara keseluruhan, jajaran Perwapus PSHT Jawa Tengah sepakat bahwa Polri harus tetap diposisikan sebagai institusi negara yang mandiri, profesional, serta berada langsung di bawah Presiden guna menjaga efektivitas kinerja, kejelasan komando, dan integritas penegakan hukum.
Dengan sikap ini, Perwapus PSHT Jawa Tengah berharap Polri dapat terus menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara optimal demi terciptanya keamanan, ketertiban, serta persatuan bangsa.
Humas
0 Komentar